Pages

Rabu, 05 September 2012

0 Terjepit antara AS dan China ?


Oleh: Dinna Wisnu, Ph.D

Satu persatu pejabat tinggi sejumlah negara bertandang ke Indonesia. Dalam diplomasi, kunjungan pejabat tinggi setaraf menteri, perdana menteri dan presiden menandai sejumlah kemungkinan.

Pertama, ada agenda penting yang hanya bisa disampaikan dan dibicarakan langsung antarpejabat tinggi, entah karena kerahasiaan,sensitivitas, ingin mengikat komitmen, atau menembus batas-batas maupun kebuntuan yang sebelumnya sulit dilalui oleh korps diplomatik. Kedua, karena ada kondisi kritis yang menuntut penjelasan langsung dari pejabat tinggi.

Dalam hubungan diplomatik, kondisi kritis ditandai dengan meningkatnya pernyataan- pernyataan bernuansa ancaman, ketegangan, dan kecurigaan yang bila tidak ditangani dengan baik maka dapat menimbulkan salah paham yang berujung fatal. Ketiga, karena ada kebutuhan untuk membangun kondisi psikologis atau aura tertentu bagi pemerintah. Biasanya kritik dari media massa atau momen pemilu kerap ditanggapi melalui kegiatan kunjungan pejabat tinggi seperti itu.

Salah satu seri kunjungan yang menarik adalah timbal balik kunjungan pejabat dari Amerika Serikat dan China ke Indonesia. Perdana Menteri China WenJiabaomengunjungi Indonesia tiap tahun sejak 2010.Pada 2010, agenda besar yang diangkat adalah ASEAN, negosiasi ulang soal permintaan penurunan tarif impor hingga nol bagi 228 pos kerja sama perdagangan antarnegara, dan tentu saja peningkatan kerja sama ekonomi.

Tahun 2011 Wen datang lagi; menegaskan pada Indonesia dan ASEAN bahwa China berniat baik untuk tumbuh bersama-sama dengan negara di kawasan ini. Kunjungan dari China tersebut bergantian dengan kedatangan tamu-tamu agung dari AS seperti Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton.Karena kunjungan tersebut,kerangka kerja sama antara Indonesia- China dan Indonesia-AS samasama diperkuat.

Wujudnya mulai urusan pendidikan, kerja sama ekonomi hingga militer. Baik kepada China maupun AS,Indonesia sama-sama antusias menyambut baik berbagai tawaran kerja sama yang ada. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menanggapi dengan melakukan kunjungan kerja ke Beijing dan menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Tsinghua. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga mengundang kehadiran Menteri Luar Negeri China bulan lalu untuk menghadiri Komite Kerja Sama antara pemerintah China-Indonesia untuk hubungan bilateral kedua negara.

Sebagai imbal balik, Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi mengusulkan agar Presiden RI menemui Presiden Hu Jin Tao di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Vladivostok Rusia awal September ini. Untuk AS, Indonesia menjanjikan kerja sama militer dan sosial politik yang lebih kuat.Indonesia juga menanggapi positif peringatan AS akan bahaya terorisme.

Kita masih ingat bahwa segala kegiatan saling kunjung tersebut terjadi dalam momen di mana China dipersepsikan oleh AS sebagai "rising star", bintang yang sedang bersinar, tetapi melupakan tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian di kawasan. Kasus ancaman dari China kepada para tetangga di Laut China Selatan seakan menegaskan tudingan tersebut. Di sisi lain,China merasa label yang disematkan padanya tidaklah tepat.

China adalah negara besar yang sedang berbenah diri dan tidak berniat buruk. Berbeda dengan AS, China memilih untuk tidak secara langsung menuding atau mengkritik AS. China memilih untuk mendekati satu persatu negara di kawasan Asia (terakhir hingga ke India dan Sri Lanka), menawarkan kerja sama militer dan ekonomi serta mengucurkan dana-dana investasi dalam jumlah yang signifikan.

Lebih dari itu, sejarah emosional dengan negara-negara tetangga di Asia juga diangkat. Faktor kesamaan kekayaan budaya,misalnya,kerap membuat gembira orang Indonesia yang mendengar pidato pejabat China. Di sisi lain, pemerintah China pun menggiatkan memori masyarakat akan keterkaitan peradaban antara Indonesia-China. Baru-baru ini ada permintaan agar 1.000 orang dari China bisa melakukan napak tilas ke Semarang untuk melacak perjalanan Laksamana Cheng Ho,dari perairan sungai Banjir Kanal Barat sampai Kelenteng Sam Poo Khong.

AS tidak tinggal diam.Kubu partai Demokrat maupun Republikan sama-sama mengutarakan pentingnya kawasan Asia dalam agenda luar negeri AS dan betapa strategisnya peranan Indonesia di sana.Misalnya Pentagon yang menyatakan bahwa hingga 2020, ada 60% angkatan laut AS yang ditempatkan di kawasan Asia-Pasifik dan bahwa akan ada penempatan sistem antimisil nuklir yang ditempatkan di Asia Timur.

Sejauh ini sudah 2.500 personel angkatan laut AS yang ditempatkan di kawasan ini. Bukan hanya dengan Indonesia, AS sudah menggaet India,Taiwan dan juga negara lain di Asia Selatan untuk membangun kerja sama militer dengannya. Jadi, tidak dapat disangkal bahwa Indonesia berada di antara dua kubu kekuatan yang sedang berusaha mencari dukungan dan saling membentuk persepsi. Berita baiknya adalah bahwa Indonesia mendapat tempat istimewa di hati AS maupun China.

Catatannya adalah agar Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan Indonesia untuk berpikir independen dan berani bersikap tegas terhadap kekuatan-kekuatan yang sekadar mencari sekutu. Contoh pusaran AS-China yang harus disikapi Indonesia adalah kasus penyelesaian konflik di Laut China Selatan. AS tak ingin kemudahannya melakukan bisnis lewat kawasan ini terganggu sementara China pun merasa bahwa ada kepentingannya yang terusik bila bisnis dilakukan seperti biasanya.

Belum lagi,China punya kegeraman sendiri karena sejarah Laut China Selatan yang menurut mereka harus kembali ke pangkuannya. Faktor sejarah dan psikologis macam ini menuntut Indonesia agar memainkan peranan lebih aktif untuk menegaskan kepada AS maupun China bahwa cara-cara militer, segala wujud ancaman dan penggentaran melalui military build-up (penambahan penempatan pasukan dan teknologi militer) di kawasan Laut China Selatan bukanlah cara-cara yang bijak untuk mencari penyelesaian damai.

Dialog dan diplomasi dapat dengan mudah terputus jika kedua belah pihak mengumbar pernyataan-pernyataan tajam satu terhadap yang lain. Lebih dari pernyataan damai seperti Declaration of Conduct, secara bertahap Indonesia perlu menorehkan sejarah baru dalam konteks pembangunan mekanisme dan mudah-mudahan hukum internasional baru terkait pengelolaan laut bebas yang belum masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, termasuk pengelolaan batas wilayah laut.

Dulu Indonesia adalah kontributor penting dalam penciptaan aturan batas teritori di laut. Ini trademark Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.Tokoh diplomasi seperti Ir Djuanda, Mochtar Kusumaatmadja, dan Hasjim Djalal memainkan peranan penting dan berjasa bagi negara-negara maritim dunia karena Deklarasi Djuanda, UNCLOS,juga karena keaktifannya di International Seabead Authority.

Kini saatnya Indonesia menghidupkan lagi keunggulan diplomasinya dalam meredam ketegangan antara kubu-kubu kekuatan dunia, terutama yang menyangkut diplomasi di perairan/laut. Terhadap China, Indonesia perlu memperkuat kerangka penyelesaian masalah lewat ASEAN Plus. Ini merupakan kerja berat karena ketegangan yang selama ini berkembang di Laut China Selatan telah mengoyak rasa saling percaya dalam ASEAN.

Sesudah melakukan rangkaian shuttle diplomacy, Indonesia perlu mencari instrumen baru untuk membangkitkan kepercayaan diri ASEAN ketika berhadapan dengan China dan AS. Jangan sampai psikologis sebagai gabungan negara yang kebanyakan terdiri dari negara kecil ini terganggu hanya karena mulut manis ataupun ancaman negara besar. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk bersinar dalam dunia diplomasi. (IRIB Indonesia/Sindo/PH)

*) Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina 

search

YANG NYASAR DI BLOG